Tdvinetteowners, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencanangkan program prioritas angkutan udara tahun anggaran 2024 melalui kantor Unit Pelayanan Umum (BLU) Departemen Organisasi Bandar Udara (UPBU) Kelas I Jalaluddin di Gorontalo. Ini akan berlaku mulai tahun 2024. 9 rute.
Direktur UPBU Gorontalo Joko Harjani mengatakan Koordinator Wilayah (Korwil) Gorontalo memberikan pelayanan angkutan udara perintis pada sembilan rute. Diantaranya adalah jalur Gorontalo-Pahuwato-Palu (PP), Gorontalo-Vuol (PP), Gorontalo-Volmont-Manado (PP) dan Manado-Shau-Naha-Miyangas-Melongguan (PP).
Alhamdulillah rencana perintis angkutan udara Koordinator Daerah Gorontalo tahun 2024 dapat terlaksana pada Minggu ini (18 Februari 2024), kata Joko dalam keterangan tertulis, Senin (19 Februari 2024).
Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) yang mengoperasikan sembilan rute penerbangan perintis yakni SAMS Air menggunakan pesawat jenis DHC-6 Twin Otter yang mampu menampung hingga 17 penumpang.
Menurut Joko, masyarakat Gorontalo, Balu, dan Sulawesi Utara, khususnya yang berada di daerah Perbatasan, Pinggir, Tertinggal, dan Terdepan (3TP), sangat bersyukur dengan penerbangan perintis ini karena biasanya mereka hanya bepergian ke Manado menggunakan perahu.
Secara terpisah, Pengelola Bandara Wilayah VIII Manado Ambar Suyoko berharap lalu lintas udara perintis ini dapat meningkatkan konektivitas antara Gorontalo dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Dengan melakukan hal ini, kami berkontribusi pada kegiatan masyarakat dan mendukung bantuan pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan.
“Masyarakat sangat menantikan para pionir ini. Kita patut bersyukur bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk para pionir Panitia Koordinasi Daerah Gorontalo,” kata Ambar.
Ambar mengimbau para pimpinan UPBU yang melayani rute-rute perintis tersebut agar melakukan pengawasan guna menjamin aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Muhammad Risal Wasal angkat bicara menentang keputusan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang mengimpor tiga KRL senilai Rp 783 miliar dari China.
Risal mengaku belum mendapat informasi langsung terkait hal tersebut. Namun, dia mempersilakan PT KAI (Persero) dan anak usahanya mengimpor KRL dari luar negeri.
“Kami belum punya informasinya, tapi operator punya kewenangan untuk mendapatkan item (termasuk Kai). Ya, kami punya 10 operator.” kata Risal, demikian pertemuan dengan CTIS di Kantor Koordinasi Teknologi dan Inovasi Perkeretaapian Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (2 Juli 2024).
Terkait pembelian impor KRL, KCI menghimpun total pembiayaan sekitar Rp 8,65 triliun. Itu berasal dari penyertaan modal masyarakat (PMN) sebesar Rp5 triliun dan pinjaman perbankan sebesar Rp3,65 triliun.
“Kemarin kita sudah sepakat dengan Menteri Koordinator Kelautan dan Perikanan berapa PMN yang kita miliki untuk kereta dan berapa INKA yang sudah kita miliki,” tambah Risal.
Dinas Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA) juga mengundang KCI untuk mengimpor KRL dari negara mana pun, termasuk Jepang dan China, yang sempat ramai dibicarakan sebelumnya.
“Kami kasih standarnya, standar keretanya. Dia bisa pilih mana saja,” kata Risal.
Sebelumnya, KCI atau KAI Commuter juga membeberkan keputusannya mengimpor kereta listrik baru (KRL) impor dari CRRC Sifang Co milik China ketimbang Jepang atau Korea.
Vice President dan Corporate Secretary KCI Ann Purba mengatakan, KCI memutuskan meluncurkan tiga seri KRL impor baru karena China karena faktor harga. Dia mengatakan, KRL yang baru diimpor ini harganya lebih kompetitif dibandingkan Jepang atau Korea.
“Jadi dengan harga yang cukup kompetitif berarti pabrikan lain juga lebih tinggi. Sebab pabrikan (Jepang-Korea) mengkomunikasikan perubahan proposal teknis dan finansial dari sebelumnya,” kata Ann. Pada konferensi pers yang diadakan di kantor. Stasiun KCI Juanda, Jakarta Pusat, Selasa (2 Juni 2024).
Selain harga, KCI memilih KRL impor baru produksi CCRC Sifang dengan mempertimbangkan spesifikasinya. Jika KRL impor diproduksi di China, dapat memenuhi spesifikasi dan tenggat waktu pengiriman, serta harganya bersaing dengan produk lain.
“Jadi selain harga, kami juga mempertimbangkan karakteristik teknisnya,” jelasnya.
Anne mengatakan ketiga rangkaian KRL yang didatangkan dari China tersebut akan tiba di Indonesia kurang lebih 13,5 bulan setelah MoU ditandatangani.
Namun ketiga KRL buatan China yang baru diimpor itu harus menjalani serangkaian pengujian oleh DJKA, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait.
“Pertama ada uji sertifikasi, seperti harus berkendara sejauh 4.000 km,” jelas Anne.